sukakerta.desa.id - Belakangan ini sebagian masyarakat dihebohkan dengan berita perpanjangan STNK Kendaraan bermotor harus disertai kartu kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), atau yang lebih dikenal dengan BPJS Kesehatan.

Untuk diketahui bahwa berita tersebut didasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 yang ditujukan kepada 23 Kementrian, 7 Lembaga Pelaksana Pemerintahan, termasuk seluruh Pemerintah Daerah. Namun, di antara isntruksi tersebut ada yang ditujukan khusus, hal inilah yang menjadi pusat perhatian masyarakat. Berikut beberapa subjek dan sektor yang disyaratkan harus mengikuti Prorgram Jaminan Kesehatan Nasional, diantaranya :

1. Peserta penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR).
2. Pemohon perizinan berusaha dan pelayanan publik di Provinsi dan Kabupaten.
3. Calon jamaah umrah dan jamaah haji khusus.
4. Peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan baik formal maupun nonformal di lingkungan Kementerian Agama.
5. Seluruh orang asing yang bekerja paling sedikit 6 (enam) bulan di Indonesia.
6. Pekerja di sektor Industri.
7. Pemohon pendaftaran peralihan hak tanah / jual beli (Sertifikat dan Akta Jual Beli).
8. Pengurus, pengawas, dan anggota koperasi serta pelaku usaha skala mikro, kecil, dan menengah.
9. Pemohon Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

Pada akhirnya Inpres ini akan menyasar kepada seluruh lapisan masyarakat, semoga dengan berbagai pertimbangan dan kebijakan yang tepat.

Kapan instruksi tersebut benar-benar dilaksanakan? Terlepas dari polemik yang terjadi, semoga benar semangat Inpres tersebut dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional, peningkatan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat.
Persiapkan secara dini.

Isi lengkap Instruksi Presiden ini dapat dilihat dan di download di link berikut : Inpres 1 Tahun 2022

(ed-Kapem)