Dalam satu dekade terakhir, ribuan desa di Indonesia sudah memiliki website resmi. Sebagian besar menampilkan profil, potensi lokal, dan berita kegiatan. Tapi itu belum cukup untuk disebut digitalisasi pemerintahan desa.

Mayoritas website desa hanyalah etalase digital. Di balik layar, desa masih bergantung pada sistem yang terpisah, data yang tidak terintegrasi, dan kebijakan yang datang dari atas tanpa sinkronisasi dengan kebutuhan riil di lapangan.

Desa dan Ironi Akses Data

Salah satu tantangan terbesar hari ini adalah semakin jauhnya desa dari kepastian data warganya sendiri. Kasus kebijakan terbaru membuat Disdukcapil tidak lagi memberikan data kependudukan secara langsung kepada desa, bahkan warga kini tidak lagi memerlukan tanda tangan dari pemerintah desa pada surat pengantar untuk mengurus dokumen administrasi kependudukan.

Sekilas ini tampak sebagai langkah efisiensi. Namun, dalam jangka panjang, desa kehilangan peran strategisnya sebagai sumber data primer.
Padahal, pemerintahan desa adalah yang paling dekat dengan masyarakat, yang  mengetahui secara langsung dinamika lahir, mati, status, hingga kondisi sosial ekonomi warganya.

Tanpa data, desa hanya menjadi pelaksana kebijakan dari atas, bukan pengambil keputusan yang mandiri. Inilah ironi e-government kita : desa ikut dalam sistem digital nasional, tapi tidak punya kedaulatan digital.

E-Government : Jangan Sekadar Akses, Tapi Integrasi

Konsep e-government sejatinya bukan sekadar penggunaan aplikasi atau layanan online, melainkan transformasi tata kelola pemerintahan berbasis data dan kolaborasi lintas lembaga.

Namun, implementasi di lapangan sering berhenti pada tahap “penggunaan”, bukan “penguasaan”. Desa diarahkan untuk memakai aplikasi dari pusat, tanpa ruang untuk membangun sistemnya sendiri yang menyesuaikan kebutuhan lokal.

Akibatnya, desa terhubung, tapi tidak terintegrasi. Mereka melaporkan data ke atas, tapi tidak mendapat umpan balik yang bisa digunakan untuk kebijakan di tingkat bawah. Contoh sederhana, Posyandu yang merupakan kegiatan rutin desa hasilnya diinput langsung oleh kader melalui aplikasi Dinas Kesehatan, sedangkan desa harus meminta secara manual data balita dan ibu hamil kepada Bidan Desa hanya untuk mengisi instrumen indeks desa, Epdeskel, Prodeskel dan aplikasi lainnya.

Kini, sudah saatnya desa menjadi simpul aktif dalam e-government nasional, bukan sekadar node pasif. Desa harus membuat ruang untuk mengelola, mengolah, dan memiliki data sendiri, dalam sistem yang terintegrasi.

Data Kuat, Desa Berdaulat

Di sinilah konsep data terpadu menjadi penting. Bagi desa, data terpadu bukan tentang teknologi mahal, tapi tentang kemauan menghimpun seluruh data desa, dari kependudukan, ekonomi, pertanian, kesehatan, hingga sosial, dalam satu sistem informasi terpadu. Dengan data akurat, desa dapat :

• Menentukan prioritas pembangunan secara tepat.

• Menyalurkan bantuan sosial dengan transparan.

• Memprediksi kebutuhan layanan publik berdasarkan tren nyata.

• Membangun kebijakan berbasis bukti lapangan, bukan perkiraan di atas meja.

Desa yang menguasai datanya berarti desa yang berdaulat dalam pengambilan keputusan.

Di era ini, kedaulatan pemerintahan dimulai dari kedaulatan data.
Dan kedaulatan data dimulai dari desa.